SISTEM POLITIK INDONESIA

Disusun Oleh :

Nama                     : Merina Astuti

No. Pokok              : 101.12.019

Jurusan                  : Administrasi Negara

Dosen Pembimbing : Rusdi, S.Ip, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Swt atas rahmat dan hidayah Nya sehingga penulisdapat menyelesaikan makalah Sistem Politik. Makalah ini disusun untuk melengkapi salah satu tugas pendidikan kewarganegaraan. Dengan adanya makalah ini diharapkan mahasiswa dapat menjadi warga Negara yang memahami betul mengenai sistem politik yang ada di Negara Indonesia,karena berhasil tidak nya pembangunan nasional suatu Negara sangat ditentukan ada atau tidak nya partisipasi politik dari rakyat dan para penerus bangsa. Bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara.serta memahami mengenaisistem-sistem politik,visi misi politik,dan masyarakat politik. Akhirnya semoga makalah ini bermanfaat bagi saya dan para pembaca nya,mohon maaf apabila terdapat kekurangan penyusunan makalah ini.

 Palembang, April 2013

  Hormat saya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................... i   

DAFTAR ISI....................................................................................................... ii  

BAB I : PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH........................................................ 1

1.2  PENGERTIAN SISTEM POLITIK......................................................... 1

1.3  SISTEM POLITIK DEMOKRASI PANCASILA.................................. 2  

BAB II : PEMBAHASAN

1.4 VISI DAN MISI POLITIK NASIONAL.............................................. 4  

1.5 PERBEDAAN SISTEM POLITIK......................................................... 4  

1.6 DINAMIKA POLITIK INDONESIA................................................... 7  

1.7  MASYARAKAT POLITIK.......................................................................... 8

BAB III : PENUTUP                                                                                           9

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................. 10

 BAB I

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

              Sistem politik Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalur kan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk kesepakatan (konsensus),sistem ini membantu pembentukan identitas bersama,hubungan kekuasaan,legitimasi kewenangan dan hubungan politik dan ekonomi.dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

              Sistem ini juga berfungsi memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus,arti nya dengan ada nya sistem ini apabila terdapat perbedaan-perbedaan pendapat,persaingan, ataupun pertentangan antar individu,juga menekan kan pada consensus total tidak hanya dengan terinduktrinasi ideology saja,tetapi juga menganut dari berbagai Negara termasuk eropa timur dan Asia.

1.2Pengertian Sistem Politik

              Politik berasal dari bahasa yunani yaitu „polis‟ yang artinya kata yang berstatus Negara atau biasa disebut Negara kota.1. Macam-Macam Sistem Politik Menurut Carter dan Hez, system politik di bagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut. a. Apabila pihak yang memerintah dan ruang lingkup jangkauan kewenangan beberapa orang atau kelompok kecil orang, maka sistem politik ini disebut pemerintahan oligarki, otoriter atau aristokrasi. b. Apabila pihak yang memerintah terdiri atas banyak orang, maka sistem politik ini disebut “demokrasi”. Jika kewenangan pemerintah mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat, maka rezim ini disebut “totaliter”. Begitu pula pemerintahan yang memiliki kewenangan terbatas dan membiarkan masyarakat mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pemerintah tetapi kehidupan masyarakatnya di jamin dengan tata hukum yang telah disepakati bersama. Rezim ini disebut “ liberal “. Hal tersebut digunakan untuk membedakan sistem politik yang mencakup beberapa factor. Misalnya kebaikan bersama, identitas bersama, hubungan kekuasaan, prinsip legitimasi kewenangan, dan hubungan politik dengan ekonomi. Dalam pengembangan dan pembangunan di Indonesia, perlu adanya partisipasi politik dari seluruh masyarakat Indonesia . hal itu bertujuan agar segala aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan politik beserta polanya dapat dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya hubungan yang bersifat kausal antara pembangunan politik dengan partisipasi politik rakyat. Bentuk partisipasi politik dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu : a. Partisipasi konvensional, dan b. Partisipasi nonkonvensional

1.3Sistem Politik Demokrasi Pancasila

              Dari segi structural sistem politk demokrasi adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflikdan consensus. Artinya, demokrasi memungkinkan adanya perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antarindividu, antarkelompok, individu dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dengan pemerintah, bahkan antara lembaga-lembaga pemerintah. Sistem politik demokrasi menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk kesepakatan (consensus). Dalam sistem demokrasi politik pancasila, setiap hak-hak dan kewajiban wara Negara pelaksanaan hak asasinya bersifat horizontal maupun vertical. Partisipasi politik masyarakat Indonesia diwujudkan dalam ketentuan yang berlaku yaitu :

a)      Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar” .

b)      UU nomor 1 tahun 1985 “ bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi, bentuk partisipasi politik adalah keikutsertaan mereka dalam lembaga DPR, DPRD, dingkat 1 dan 2

c)      Pasal 1 UU nomor 12 tahun 2003 “pemiihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana prasarana kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945” . Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan demokrasi bentuk partispasi politik rakyat adalah dengan terwakilinya mereka dalam lembaga-lembaga DPR, DPRD, dan DPD yang dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

BAB II

PEMBAHASAN

1.4Visi Dan Misi Politik Nasional

              Visi politik nasional ditetapkan oleh lembaga tertinggi yaitu MPR Berupa UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Visi politik nasional yaitu “terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya asing, maju dan sejahtera dalam wadah NKRI yang di dukng oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air serta disipilin. Untuk mewujudkan visi nasional, tentu harus ada misi yaitu antara lain. - Penjaminan kondisi aman, nyaman, dan tertib - Perwujudan sistem pendidikan yang bermutu dan bemakratis.

1.5Perbedaan Sistem Politik

Sistem politik pada Negara-negara berkembang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

a)   Sistem Politik Otokrasi Tradisional

ü  Kebaikan Bersama factor pemahaman 2 hal yaitu persamaan dan kebebasan politik individu. Selain itu terdapat 2 macam perbandingan yaitu kebutuhan material dan kolektivisme dengan individualism.sistem ini menekankan pada stratifikasi ekonomi.

ü  Identitas Bersama Factor yang mempersatukan masyarakat dalam sistem politik yaitu sistem primodial seperti agama, suku bangsa, dan ras . Dengan demikian pemimpin menjadi lambing kebersamaan. Untuk itu ikatan keturunan, suku bangsa, dan agama terwujud dalam diri seorang pemimpin yang dominan (otokrat). 4

ü  Hubungan Kekuasaan Kekuasaan dalam sistem ini cenderung bersifat pribadi, negative dan sebagian berrsifat consensus. Kekuasaan otokrat (raja-raja/ emir) tidak hanya mempunyai peranan simbolis saja tetapi juga kekuasaan nyata, karena ia merupakan personifikasi identitas bersama. Meskipun ia menyerahkan kekuasaannya kepada para pejabat pemerintah, tetapi kualitas pribadinya sangat menentukan cara dan corak kekuasaan dalam sistem ini.

ü  Legitimasi Kewenangan Kewenangan otokat bersumber dan bedasarkan tradisi. Ia mamiliki kewenangan karena ia merupakan keturunan dari pemimpin terdahulu. Masyarakat mengakui dan menaati kewenangan otokrat, karena tradisi secara turun temurun.

ü  Hubungan Ekonomi Dan Politik Dalam hal hubungan ekonomi dan politik, selain terdapat jurang politik (kekuasaan) yang lebar antara penguasa dan masyarakat di pedesaan juga terdapat jurang yang lebar pula antara otokrat dan kelompok kecil dan elit penguasa sebagai pemegang kekayaan dengan petani miskin. Massa petani miskin hanya sebagai penggarap tanah yang dikuasai tuan tanah yang merupakan kaki tangan otokrat, sehingga distribusi tanah sebagai sumber ekonomi dan kekuasaan sangat pincang.

b)   Sistem Politik Totaliter

 Sistem politik ini menekanan pada consensus total dalam masyarakat baik konflik dengan musuhnya di dalam maupun diluar negeri . sistem politik totaliter ini dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu sistem politik komunis dan sistem politik fasis. Sistem totaliter ini dianut oleh Negara-negara komunis dan Negara fasis antara lain oleh jerman pada zaman hitler dan jepang sebelum perang dunia kedua.

c)    Sistem Politik Demokrasi

Demokrasi hanya akan mentolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Sistem demokrasi menyediakan mekanisme an prosedur yang mengatur konflik. Dalam kehidupan bernegara terdapat berbagai macam sistem politik ang dianut oleh berbagai bangsa di dunia. Tidak satu pun sistem politik yang bersifat universal, karena pelaksanaan suatu sistem politik suatu bangsa dan Negara harus dapat disesuaikan dengan kepribadian, pandangan hidup dan latar belakang sejarah bangsa itu sendiri. Bangsa Indonesia pun termasuk sebagai bangsa-bangsa di dunia. Semuanya itu saling membutuhkan dan memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam menentukan berbangsa dan bernegara, baik dalam hubungan kerja sama secara nasional, regional dan internasional. Oleh karena itu kita harus dapat menerima perbedaan- perbedaan tersebut dengan berpedoman kepada pancasila.

1.6Dinamika Politik Indonesia

              Perkembangan sistem politk dan kehidapan politik pemerintah RI ada 4 periode yaitu : - Masa pemerintahan pertama RI - Masa orde lama - Masa orde baru - Masa reformasiSistem Politik Demokrasi Pancasila Jika kita ingin menilai sistem politik pancasila, kita harus mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila antara lain.

a)      Pancasila sebagai nilai kerohanian, tetapi jilai kerohanian yang mengakui adanya material dan nilai vital. Hal tersebut dapat dilihat pada susunan sila-sila panvasila yang sistematis dan hierarkis.

b)       Nilai pancasila juga memiliki sifat objektif dan subjektif, karena sesuai dengan objeknya atau kenyataannya dan bersifat umum universal karena sebagai hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Demokrasi pancasila tidak hanya memiliki arti sempit saja ( bidang politik), tetapi juga berkembang menjadi demokrasi dalam arti luas yang mencakup politik, sosial budaya atau ekonomi.

Aspek-aspek dalam demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:

A. Aspek formal

B. Aspek material

C. Aspek normative

D. Aspek optatif

 E. Aspek organisasi

 F. Aspek kejiwaan

1.7MASYARAKAT POLITIK

              Ciri-ciri Masyarakat Politik :

a.       Masyarakat yang memiliki kepeduliandan kepekaan terhadap masalah

b.       Masyarakat yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan Negara

c.       Masyarakat yang ikutserta aktif dalam kegiatan perumusan penentuan kebijaksanaan umum Negara

d.       Masyarakat yang bela Negara

e.       Masyarakat yang mengikuti jalannya pemerintahan

f.        Masyarakat yang membangun budaya politik demokratis secara tertib dan santun

Bentuk Partisipasi Politik yang Berkembang Di Masyarakat

1.Komunikasi individual dengan pejabat politik

2.Pemilihan umum

3.Diskusi politik

4. Membentuk dan bergabung dengan parpol atau kelompok kepentingan tertentu

5.Kegiatan kampanye

6.Menulis artikel di media massa

7.Pengajuan petisi

BAB III

PENUTUP

              Pada dasarnya sistem politik tidak akan berhasil tanpa adanya rakyat yang ikutserta di dalamnya. Maka, dalam suatu sistem politik harus mengikusertakan rakyat untukmendukung keberhasilan sistem politik tersebut. Selain masyarakatnya, sistem politikpun harus bias bekerjasama dengan Negara lain karena antar Negara memerlukankerjasama yang menguntungkan. Tidak hanya dengan mengikutsertakan mereka, tetapimereka harus berpedoman pada dasar Negara untuk menghargai perbedaan diantarNegara misalnya, perbedaan ras, suku, dan agama. Jika semua itu telah tercapai, makasistem politik suatu Negara akan berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Lemhamnas.2001.Pendidikan kewarganegaraan.jakarta PT.Gramedia Pustaka UtamaMunandar

Haris.1994.pembangunan politik,penerbit PT.gramedia pustaka utamaAbdullah,H Rozali dan syamsyir

02,Jakarta : PT.Ghalia Indonesiawww.google.com