Merina Astuti: GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA DAN PROSPEK KEDEPANNYA

TEORI ADMINISTRASI NEGARA

Disusun oleh :

Nama : Merina Astuti

No. Pokok : 101.12.019

Jurusan : Administrasi Negara

Dosen Pembimbing : Delfiazi Puji Lestari, S.Ip, M.Si

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI & PEMERINTAHAN

ANNISA DWI SALFARITZI

TAHUN AKADEMIK 2013

KATA PENGANTAR

Puji syukur Saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada Saya sehingga Saya berhasil menyelesaikan Makalah Teori Administrasi Negara ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul “Good Governance di Indonesia dan Prospek Kedepannya”. Makalah ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata pelajaran Teori Administrasi Negara.
Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu Saya harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, Saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................... i

DAFTAR ISI....................................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang 1

1.2 Rumusan masalah 2

BAB II : PEMBAHASAN

2.1 Teori Administrasi Negara 3

2.2 Definisi Administrasi Negara 5

2.3 Pengertian Administrasi Negara 8

2.4 Makna Dan Peranan Administrasi Negara..................................................... 9

2.5 Prospek Administrasi Negara Kedepan......................................................... 10

2.6 Kaitan Materi Pembelajaran Di Dalam Program Studi Administrasi Negara Dengan Tugas ,Wewenang Dan Fungsi Ruang Lingkup Kerja......................................................................... 11

BAB 3 : PENUTUP

3.1 Kesimpulan ...................................................................................................................................... 15

3.2 Saran 15

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................................................... 17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan administrasi publik meniscayakan aka adanya suatu tatakelola yang demokratis dan amanah. Dari perspektif keberlangsungan sebuah Negara, administrasi Negara memegang peranan yang maha penting karena apabila mampu dilaksanakan dengan baik akan mampu menghadirkan triple crisis of governance. Tiga krisis itu adalah kemandekan penegak hukum, ketidakmampuan pemerintah menjaga perdamaian rakyat atau daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang stagnan atau krisis.

Sebelum menguraikan bagaimana administrasi negara dijalankan atau diimplementasikan di negeri ini, perlu dipahami sebelumnya bahwa administrasi merupakan sebuah proses sivilisasi yang berkesinambungan secara kontinu. Artinya, apa yang terjadi dalam pelaksanaan sistem administrasi di Indonesia dewasa ini tidak dapat dipisahkan dari apa yangterjadi di masa lalu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengetahui sistem Administrasi negara di Indonesia

2. Prospek apa yang akan dilakukan kedepan demi menjadikan sistem administrasi yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

1.3

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Teori Administrasi Negara

Gray (1989) menjelaskan peran administrasi publik dalam masyarakat adalah:

(1) menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompo masyarakat miskin secara berkeadilan

(2) melindungi hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka

(3) melestarikan nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi

Dimock & Dimock membagi empat komponen administrasi publik yaitu:

(1) Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan, tindakan-tindakan politis, dasar-dasar wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan, kebijakan administratif kedalam rencana-rencana

(2) Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, pembiayaan, usaha, struktur administrasi dari segi formalnya

(3) Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama,

(4) Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab baik pengawasan eksekutif, yudkatif dan legislatif.

Bailey (dalam Darwin,1997) menjelaskan empat macam teori yang secara keseluruhan dapat memberikan kontribusi terhadap praktek administrasi negara, yaitu:

(1) Teori Deskriptif Eksplanatif
Teori deskriptif-eksplanatif memberikan penjelasan secara abstrak realitas administrasi negara baik dalam bentuk konsep, proposisi, atau hukum (dalil). Misalnya, konsep hirarki dari organisasi formal. Konsep ini menjelaskan ciri umum dari organisasi formal yaitu adanya penjenjangan dalam struktur organisasi.

(2) Teori Normatif
Teori normatif bertujuan menjelaskan situasi administrasi masa mendatang secara prospektif. Termasuk dalam teori ini adalah pernyataan atau penjelasan-penjelasan yang bersifat utopia yaitu suatu cita-cita yang sangat idealistis.

(3) Teori Asumtif
Teori asumtif menekankan pada prakondisi atau anggapan adanya suatu realitas sosial dibalik teori atau proposisi yang hendak dibangun. Menurut Bailey teori administrasi lemah dalam menyatakan asumsi-asumsi dasar tentang sifat manusia dan institusi. Tanpa asumsi yang jelas membuat teori menjadi utopis atau ahistoris karena tidak jelas dasar berpijaknya.

(4) Teori Instrumental
Analisis kebijakan adalah contoh teori instrumental. Analisis kebijakan banyak menyumbangkan atau mengaplikasikan tehnik baik kuantitatif – aplikasi regresi, riset operasi, analisis biaya dan manfaat – maupun kualitatif (rasional maupun intuitif) untuk menjawab pertanyaan ’bagaimana’ dan ’kapan’ Jawaban terhadap pertanyaan ini berguna sebagai rekomendasi kepada pengambil kebijakan dalam menentukan langkah-langkah konkrit dalam proses kebijakan publik.

Ruang lingkup administrasi publik adalah :

1. Kebijakna publik

2. Birokrasi publik

3. Managemen Publik

4. Kepemimpinan

5. Pelayanan Publik

6. Administrasi kepegawaian

7. Kinerja

8. Etika administrasi publik.

2.2 Definisi Administrasi Negara
Merumuskan apa yang dimaksud dengan administrasi negara atau administrasi publik tidaklah sederhana. Setiap pakar membuat definisi yang berbeda-beda. Perbedaan versi disebabkan karena setiap pakar cenderung memandang administrasi negara dari satu sisi atau dimensi pokoknya, padahal administrasi negara tidak cukup dipahami hanya dari satu dimensi saja. Karena itu, problem dalam pendefinisian administrasi negara adalah tidak ada satu definisi yang dapat menggambarkan secara ringkas dan jelas apa yang dimaksud dengan administrasi negara.

Berikut ini definisi administrasi negara menurut beberapa pakar :
1. Menurut M/E Dimock Dan G.O Dimock mengatakan bahwa :

Administrasi Negara merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga – lembaga mulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa – bangsa disusun, digerakkan dan dikemudikan.

3 Bachsan Mustafa, SH; administrasi Negara adalah sebagai gabungan jabatan – jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang diserahi kepada badan – badan pembuat undang – undang dan badan – badan kehakuman.

4 Wilson 1987, administrasi sebagai ilmu. Pemikiran tentang supremasi kepemimpinan pejabat politik atas birokrasi itu timbul dari perbedaan fungsi antara politik dan administrasi, dan adanya asumsi tentang superioritas fungsi – fungsi politik administrasi. Slogan klasik pernah juga ditawarkan manakala fungsi politik berakhir maka fungsi administrasi itu mulai, when politic end, administration begin – Wilson 1941.

5 John M. Pfiffer dan Robert V, Administrasi Negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik – teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

6 Administrasi Negara adalah segenap proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah suatu Negara, untuk mengatur dan menjalankan kekuasaan Negara, guna menyelenggarakan kepentingan umum.

7 Menurut Prof. Dr. Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa :

Administrasi Negara adalah fungsi bantuan penyelenggaraan dari pemerintah artinya pemerintah (pejabat) tidak dapat menunaikan tugas – tugas kewajibannya tanpa Administrasi Neara.

8 Menurut Utrecht dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Negara” mengatakan bahwa :

Administrasi Negara adalah gabungan jabatan (compleks van kambten) “Apparaat” (alat) Administrasi yang dibawah pimpinan Pemerintah (Presiden yang dibantu oleh Menteri) melakukan sebagian dari pekerjaan Pemerintah (tugas pemerintah, overheidstak) fungsi administrasi yang tidak ditugaskan kepada badan – badan pengadilan, badan legeslatif (pusat) dan badan pemerintah (overheidsorganen) dari persekutuan – persekutuan hukum (rechtsgemeenschappen) yang lebih rendah dari Negara (sebagai persekutuan hukum tertinggi) yaitu badan – badan pemerintah (bestuurorganeen) dari persekutuan hukum Daerah Swantatra I dan II dan Daerah istimewa, yang masing – masing diberi kekuasaan untuk berdasarkan suatu delegasi dari Pemerintah Pusat (Medebewind) memerintah sendiri daerahnya.

9 Menurut Dwight Waldo menyatakan bahwa administrasi Negara mengandung dua pengertian yaitu :

a. Administrasi Negara yaitu organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan – tujuan pemerintah.

b. Administrasi Negara yaitu suatu seni dari ilmu tentang manajemen yang dipergunakan untuk mengatur urusan – urusan Negara.

Kalau definisi – definisi diatas dikaji secara seksama, dapat dikemukakan beberapa pokok pikiran bahwa :

a. Administrasi Negara adalah merupakan proses kegiatan yang bersifat penyelenggaraan.

b. Administrasi Negara disusun untuk mengatur kerja sama antar bangsa.

c. Administrasi Negara diselenggarakan oleh aparatur pemerintah dari suatu Negara.

d. Administrasi Negara diselenggarakan untuk kepentingan umum.

2.3 Pengertian Administrasi Negara

Banyak definisi mengenai ilmu administrasi negara, salah satu nya adalah menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi negara adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan. Sedangkan menurut George J Gordon administrasi negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif serta peradilan.

Sedangkan menurut kamus besar administrasi negara mengatakan bahwa administrasi adalah proses bagaimana kebijakan itu diimplementasikan (dilaksanakan).

2.4 Makna Dan Peranan Administrasi Negara

Pentingnya studi administrasi negara di kaitkan dengan kenyataan bahwa kehidupan menjadi tidak bermakna, kecuali dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat publik telah dicakup dalam pengertian administrasi negara, khusus nya dalam mengkaji kebijaksanaan publik.

Administrasi negara merupakan motor penggerak pembangunan yang membantu untuk meningkatkan kemampuan administrasi, disamping memberikan keterampilan dalam bidang prosedur, teknik, dan mekanik, studi administrasi akan memberikan bekal ilmiah mengenai bagaimana cara mengorganisasikan segala energi sosial dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan.

Peranan administrasi negara makin dibutuhkan dalam dunia globalisasi yang sangat menekan kan prinsip persaingan bebas. Secara politis peranan administrasi negara adalah memelihara stabilitas negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuham politik. Secara ekonomi peranan administrasi negara adlah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.

Administrasi negara juga meliputi segala sesuatu yang dapat dijelaskan sebagai jawaban terhadap masalah-masalah masyarakat yang memerlukan pemecahan-pemecahan kolektif bukan perorangan, melalui suatu bentuk intervensi pemerintah diluar intervensi-intervensi sosial dan pihak swasta.

Permasalahan yang ada di Indonesia dalam pelaksanaan administrasi publik, secara garis besar adalah pengaruh budaya lokal yang tidak bisa bertransformasi langsung dengan baik terhadap konsep-konsep yang kita ambil dari luar, oleh karena itu, kita masih membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan perubahan budaya ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah politisasi dalam pelaksanaan administrasi publik yang sangat kental dan pengaruh politik ini bisa menjadi dominan, dalam menentukan kebijakan publik. Selagi administrasi publik belum bisa melepaskan diri dari ranah politik maka kebijakan publik pun tidak akan pernah lepas dari kepentingan politik.

2.5 Prospek Administrasi Negara Kedepan

Karena seiring dengan maraknya kebijakan – kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, pada masa ini dan kedepannya dibutuhkan administrator-administrator ulung atau tenaga ahli yang tahu benar bagaimana cara mengatasi masalah yang terjadi di negara kita, terbukti dengan sistem pelayanan publik yang kurang memuaskan terkesan lamban, rumit, kita sebagai mahasiswa administrasi negara tahu benar apa saja langkah yang harus di tempuh untuk memperbaiki sistem ini.

Beberapa prospek administrasi negara kedepan :

1. Menjadi analis atau peneliti di lembaga dan instansi pemerintah/swasta

2. Menjadi perencana pembangunan di instansi pemerintah pusat (BAPPENAS), pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA), dan perusahan-perusahan negara BUMN) dan intansi lainya.

3. Menjadi pemimpin atau manajer di instansi pemerintah seperti dalam bidang kepegawaian, logistik, perkantoran, sistem informasi, manajemen humas, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (Persero, Perum, Perjan), Pengawasan (Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah). Dosen/staf pengajar bidang Administrasi Negara dan Pemerintahan dll

4. PTN/PTS atau pusat-pusat pendidikan dan pelatihan ( pusdiklat).

5. tidak selalu pada dunia birokrasi (PNS/sipil-Polri/TNI), tapi juga bagi perusahaan-perusahaan yang secara umum ada kaitannya dengan publik/masyarakat, khususnya yang ada program community development (pengembangan masyarakat). Secara umum, seluruh instansi pemerintah mewmerlukan, terutama instansi bertipe pelayanan/politik, seperti Depdagri, Depsos, BPN - RI, dll.

2.6 Kaitan Materi Pembelajaran Di Dalam Program Studi Administrasi Negara Dengan Tugas ,Wewenang Dan Fungsi Ruang Lingkup Kerja

Berikut kami akan menjelaskan dan mengkaitkan-kaitkan ilmu atau mata kuliah yang kita pelajari di program studi administrai negara dengan tugas-tugas , fungsi maupun wewenang ruang lingkup kerja yang ada. Kami hanya mengurai beberapa ruang lingkup kerja yang penting di negeri ini , namun sebenarnya ruang lingkup kerja bagi sarjana administrai negara sangatlah luas.

1. Sarjana Administrasi Negara di BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negaradalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

2. Sarjana Administrasi Negara sebagai Diplomat

Didalam administrasi negara kita mempelajari tentang ilmu politik, dan organisasi/administrasi internasional , itu adalah mata kuliah yang secara langsung berkaitan penerapanya dengan pekerjaan diplomat atau yang bekerja di departemen luar negeri. Melalaui ilmu politik kita dapat belajar mengenai perundingan masalah masalah yang dihadapi oleh kedua negara dan berusaha untuk menyelesaikannya, selain itu dengan ilmu organisasi dan administasi internasional kita dapat mengetahui cara atau tata kerja mengurus kepentingan negara di negara lain dan bertindak sebagai pencatatan sipil dan paspor.

3. Sarjana Administrasi Negara di DEPDAGRI

Administrasi negara mempelajari tentang isu dan kebijakan otonomi daerah, administrasi pemerintahan daerah dan nagari , pengembangan organisasi dan birokrasi, manajemen perkotaan, birokrasi dan pengembangan organisasi , analisis kebijakan publik, analisis dampak sosial dan lingkungan, pengantar metodologi penelitian sosial. Beberapa ilmu diatas adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan praktek kerja di dalam Depdagri.

4. Sarjana Administrasi Negara di DEPSOS

Di program studi administrasi negara kita akan mempelajari tentang Administasri kependudukan, psikologi sosial, filsafat. Ilmu atau mata kuliah tersebut berkaitan dengan ruang lingkup kerja Depsos yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.

5. Sarjana Administrasi Negara di BAPPENAS

Di dalam administrai negara kita akan mempelajari tentang perencanaan pembangunan, teori pembangunan, analisis dampak sosial dan lingkungan, pembangunan partisipatif, administrasi pembangunan, proses dan tehnik pengambilan keputusan dan problema pembangunan. Ini adalah ilmu yang berkaitan langsung dengan BAPENNAS. Sangat banyak mata kuliah di adminstrai negara yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan negara . untuk itu diperlukan konsentrasi yang tinggi dalam mengikutu perkuliahan agar kita mengetahui benar bagaimana praktek kerja dalam BAPPENAS.

6. Sarjana Administrasi Negara sebagai Depkeu

Mendengar tentang keunangan mungkin kita mengira bahwa DEPKEU adalah hanya bidang sarjana ekonomi khususnya ekonomi akuntansi saja yang dapat berkaitan ilmunya denagn praktek kerja, nyatanya sarjana adminstrasi negara mempunyai kemampuan khusus tentang itu yang tidak dimiliki oleh program studi lain, di administrasi negara kita akan mempelajari tentang administrasi keuangan negara , kebijakan moneter dan keuangan , ekonomi politik.

7. Sarjana Administrasi Negara sebagai Presiden

Di administrasi negara kita mempelajari tentang Proses dan tehnik pengambilan keputusan hal itu sangat penting diketahui dan dikuasai oleh kepala negara seperti Presiden , karakter seorang presiden dalam menentukan keputusan harus tepat. Selain itui juga kepemimpinan dan organisasi publik dan kebijakan publik juga ada di program studi ini , itu berguna untuk menetapkan peraturan pemerintah.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Program studi Administrasi Negara sangat berkaitan dengan banyak ruang lingkup pekerjaan , khususnya departemen atau badan-badan yang berperan penting di negara , maka dari itu sangatlah beruntung kita berada di program studi ilmu adminstrasi negara , nyatanya mata kuliah yang akan kita pelajari sangat berkaitan dengan pembangunan bangsa ini . Tetapi tidak menutup kemungkinan lulusan administrasi negara tidak bisa bekerja di swasta, semuanya mungkin-mungkin saja tergantung kemampuan dan minat masing-masing.

Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia sudah membudaya bagi seluruh masyarakat , namun kemajuan sekarang serba mendunia dan berjalan cepat seiring dengan bertambah majunya pola pikir manusia di dalam masyarakat, untuk itu sistem di indonesia harus mampu bersaing. Selagi administrasi publik belum bisa melepaskan diri dari ranah politik maka kebijakan publik pun tidak akan pernah lepas dari kepentingan politik.

3.2 Saran

Jika semua mahasiswa/i program studi ilmu administrasi negara serius mengikuti perkuliahan, dan memahami benar setiap mata kuliah yang ada didalam program studi ini , maka saya yakin output atau keluaran dari program studi ini juga akan berkompeten dan sangat berguna bagi perbaikan sistem pemerintahan bangsa ini yang masih banyak kekurangan sehingga mampu menjadi pemerintahan yang baik (good governance).

Pendidikan tentang moral juga menjadi aspek terpenting , karena suatu generasi yang akan memimpin bangsa ini harus memilki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, jika ketiga aspek itu dapat bersatu maka akan menjadikan pemikiran yang baik pula, dengan kecerdasan spiritual kita akan bersifat jujur, sifat jujur adalah karakter langka bagi para petinggi negara ini, buktinya masih banyak ditemui para koruptor. Untuk itu keseimbangan antara ketiga kecerdasan tersebut sangatlah penting, untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik untuk kedepan.